Pemerintah memberian akses kelola hutan sosial bukan tanpa tujuan. Panen Raya Udang Vaname di Pemegang Izin IPHPS Muara Gembong sebagai bukti bahwa pemberian akses kelola hutan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Holla..

Sebagai bangsa Indonesia tentunya kita harus bangga, karena negara kita dianugerahi dengan kekayaan alam yang berlimbah. Gunung, sawah, hutan, lautan.. semuanya merupakan kekayaan alam yang harus dilestarikan.

Alam yang tidak dijaga dengan baik, juga dapat memberikan dampak yang kurang baik untuk lingkungan lho, contohnya penebangan kayu secara ilegal di hutan, menyebabkan kegundulan hutan, jika hutan sudah gundul, maka terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir.

Duh, tentunya kita ngga mau dong, bencana alam yang terjadi pada negara kita diakibatkan oleh “tangan jahat” dari masyarakat kita sendiri.

Mmm.. sebenernya apakah mereka sadar atau tidak ya jika yang mereka lakukan berdampak negatif terhadap lingkungan? Kita sebagai generasi muda tentunya juga jangan asal “men-judge” bahwa mereka yang melakukan penggundulan hutan atau kegiatan ilegal lainnya di hutan adalah “orang jahat”.


Mungkin saja mereka melakukan hal tersebut karena memang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari orangtuanya untuk mencari makan. Alasan tersebut sangat masuk akal lho, karena masyarakat yang tinggal di sekitar hutan ya sangat bergantung kepada hasil hutan.

Tugas kita sebagi generasi muda adalah membantu Perintah dalam memberikan informasi seluas-luasnya terhadap masyarakat di sekitar hutan sosial untuk bersama melestarikan hutan sosial dengan cara-cara yang bijak tanpa merusak ekosistem hutan sosial itu sendiri.

Untuk teman-teman yang belum paham tentang apa itu hutan sosial dan apa saja pengelolaan hutan yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa sekitar hutan bisa baca tulisan saya disini Kolaborasi Kunci Keberhasilan Hutan Sosial.

Tentang Hutan Sosial dan Capainnya

Masih belum paham nih tentang hutan sosial? ngga apa-apa, buat kamu yang masih belum pahan tentang hutan sosial, ini lho apa yang dimaksud dengan hutan sosial.

"Program Perhutanan Sosial merupakan Program Prioritas Pemerintah yang memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, mengurangi konflik permasalahan lahan di masyarakat dan kedepannya bisa membantu mengatasi kemiskinan".

Jadi, Pemerintah sejak periode 2015-2019 sudah mengalokasikan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta ha, dengan harapan program ini dapat mewujudkan keadilan Sosial bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, serta menimbulkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan.

Sampai saat ini, Program Perhutanan Sosial telah memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat seluas seluas 2,5 juta ha, bagi 592.438 KK atau telah memberi manfaat kepada 2,4 juta jiwa masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Wow, jadi dari target 12,7 juta ha sudah ada 2,5 juta ha hutan sosial di Indonesia yang telah dikelola oleh masyarakat secara legal, mendapatkan ijin hak pengelolaan hutan dan tentunya mendapatkan pendampingan juga dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.



Berbicara tentang perijinan kelola hutan, bahwa pemerintah hanya memberikan akses kelola hutan sosial kepada masyarakat yang sudah memiliki ijin lho ya, jadi yang ngga punya ijin tidak akan diberikan akses.

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) merupakan salah satu skema program Perhutanan Sosial yang di implementasikan khusus di Pulau Jawa, berdasarkan Permen LHK. No. 39 Th. 2016.

Sampai saat ini akses kelola Hutan Sosial di pulau jawa telah mencapai sejumlah 221 Unit SK seluas 81.431,18 Ha, dengan total keterlibatan masyarakat sebanyak 46.411 KK. Alhamdulillah ya.. sudah banyak masyarakat yang memiliki akses kelola hutan.

Tapi saya tetap berharap, agar akses kelola hutan sosial ini dapat melibatkan banyak lagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan aman dan nyaman jika mendapatkan akses kelola hutan sosial.

Saya sangat yakin dan optimis, jika masyrakat mau mengurus ijin akses kelola hutan, lalu melakukan kolaborasi untuk mengelolaan hutan sosial didesanya.. maka ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat.

Panen Raya Udang Vaname di Pemegang Izin IPHPS Muara Gembong

Panen? wow kata yang membuat bahagia semua pihak ya.. saya saja panen rambutan dikebun sendiri, sudah seperti orang yang paling bahagia sedunia hehe.

Apalagi panen atas hasil dari upaya Pemerintah dalam Program Perhutan Sosial. Sudah pasti Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo sangat bangga lho, hal ini terlihat jelas saat beliau bersama para Menterinya melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka Panen Raya Udang Vaname di lokasi IPHPS Muara Gembong Bekasi Jawa Barat.


Jadi kunjungan kerja Bapak Presiden RI bersama beberapa Menteri salah satunya Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 30 Januari 2019, ini memanen hasil kelola hutan sosial yaitu “Udang Vaname” di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.

Lho, udang memang termasuk hasil hutan sosial juga ya? Jadi, ada 3 Usaha Hutan Sosial, usaha ini dilaksanakan dengan pendekatan landscape yaitu:

• Agroforestry (WanaTani)
• Silvofishery (WanaMina)
• Agro Husbandary (WanaTernak)

Jadi, lokasi IPHPS Muara Gembong ini dikembangkan usaha pengelolaan secara “Silvofishery” dengan Model tambak dan konservasi mangrove. Tambak design silvofishery dengan pola komplangan, yakni luas tambak 60% untuk tambak budidaya perikanan dan 40% untuk konservasi mangrove.


Nah, Panen Raya Udang Vaname dilaksanakan oleh Kelompok Tani Mina Bakti, berjumlah 38 KK dengan luas 80,9 Ha. Berdasarkan SK IPHPS Nomor 3767/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 bahwa Akses kelola Pehutanan Sosial memberikan ruang kelola kepada 1 orang petani tambak kurang lebih 2 ha.

Bagaimana masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Mina Bakti ini dapat mengoptmalisasikan pemanfaatan lahan tambak? yaitu dilakukan dengan cara membuat 2 kolam untuk budidaya masing-masing seluas 4.000 m2.

1 kolam mangrove 6.000 m2, sisa lahan digunakan untuk jalan, tanggul, infrastruktur pendukung tambak (saung dan rumah genset).



Berdasarkan hasil panen percobaan udang Vaname pada tanggal 22 Juli 2018 di lokasi yang sama menghasilkan 6,5 Ton/Ha dengan harga @Rp 73.000/Kg. Wow harga udangnya lumayan ya.. pasti udangnya besar-besar dan berkualitas nih.. mahal soalnya hehe.

Nah, pada budidaya siklus ke-2 ini, proses penebaran benih dilakukan pada tanggal 1 November 2018 dan yang sudah siap panen raya pada tanggal 30 Januari 2019 (90 hari).

Siklus ke-2 ini terdapat 7 kolam budidaya yaitu kolam 1A, 1B, 3A, 3B dan 5A yang ditebar sebanyak 198.628 benih udang; kolam 2A ditebar sebanyak 138.176 benih dan kolam 2B ditebar sebanyak 259.080 benih.


Duh kebayang dong ya.. perbedaan dari siklus pertama dan kedua saja sudah menunjukan perubahan yang sangat signifikan. Artinya masyarakat sekitar perhutanan sosial ini belajar, bagaimana menghasilkan budidaya udang yang unggul.

Udang yang unggul tentu akan menjadi daya tarik tersendiri, harga jual tinggi sehingga para petani tambak dapat sejahtera secara ekonomi.. aamiin.





--

Semoga gambaran tentang hutan sosial, akses kelola hutan, dan bagaimana mengelola hutan sosial ini dapat dipahami dengan jelas ya..

Saya sebagai generasi muda, mengajak kita yang masih sehat secara fisik maupun fikiran untuk bersama Pemerintah menjaga ekosistem alam kita khususnya hutan sosial, dan dapat menyebarluaskan informasi bahwa hutan sosial jika dapat dikelola dengan baik akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar desa hutan sosial.

Panen Raya Udang Vaname di Pemegang Izin IPHPS Muara Gembong ini bisa menjadi contoh sukses bagaimana masyarakat dapat mengelola hutan sosial secara bijak.

Salam hangat,
Elly Nurul